Warga Kota Jambi di Indonesia menyuarakan keprihatinan atas penanganan pengaduan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga penegak ketertiban umum kota tersebut. Banyak warga yang melaporkan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, sehingga memerlukan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam operasi mereka.
Satpol PP bertugas menjamin ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di Kota Jambi. Namun, insiden baru-baru ini menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dan kepatuhan lembaga tersebut terhadap standar etika. Salah satu kasus, beredar video di media sosial yang memperlihatkan petugas Satpol PP diduga menggunakan kekerasan berlebihan saat menangkap seorang pedagang kaki lima. Para pedagang mengaku menjadi sasaran yang tidak adil dan dianiaya oleh petugas, sehingga memicu kemarahan warga.
Selain itu, terdapat laporan mengenai petugas Satpol PP yang melakukan praktik korupsi, seperti meminta suap kepada pedagang sebagai ganti keringanan hukuman atau menutup mata terhadap pelanggaran peraturan. Tindakan-tindakan ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan melemahkan kredibilitasnya sebagai lembaga penegak hukum.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, warga melakukan protes dan kampanye untuk menuntut akuntabilitas dari Satpol PP. Mereka menyerukan lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran, meminta pertanggungjawaban petugas atas tindakan mereka, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.
Pemerintah daerah juga didesak untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa Satpol PP beroperasi secara adil dan transparan. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap petugas, serta membangun mekanisme bagi warga untuk melaporkan keluhan mereka dan mencari ganti rugi atas pelanggaran yang mungkin mereka alami.
Pada akhirnya, masyarakat Kota Jambi berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Satpol PP dan memastikan bahwa lembaga tersebut menjalankan mandatnya untuk menjaga ketertiban umum dengan tetap menghormati hak dan martabat seluruh warga. Dengan bersuara dan menuntut perubahan, mereka berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semua.
